PESAWARAN, Tarakan Indonesia.com.— Dalam upaya meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun rencana pemulihan pascabencana yang tepat, terpadu, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Tahun 2025. Kegiatan berlangsung pada Kamis (19/6), bertempat di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah setempat.
Mewakili Bupati Pesawaran, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Chabrasman, S.T., membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam menyusun dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang responsif dan berbasis kebutuhan.
“Pelatihan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi langkah konkret untuk membangun ketangguhan daerah melalui sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah,” ujar Chabrasman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa dampak bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, hingga psikologis masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian mendalam dan perencanaan yang matang agar proses pemulihan dapat dilakukan secara tepat sasaran, berbasis data, dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Pelatihan JITUPASNA tahun ini diikuti oleh berbagai perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) serta menghadirkan narasumber ahli. Materi yang disampaikan mencakup manajemen pemulihan pascabencana, penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P), serta integrasi dokumen pemulihan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepala Pelaksana BPBD Pesawaran, Drs. Sopyan Agani, M.H., dalam pemaparannya menegaskan bahwa prinsip build back better and safer menjadi landasan utama dalam perencanaan pemulihan, dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berharap akan terbentuk aparatur yang andal, profesional, dan siap diterjunkan dalam pengkajian kebutuhan pascabencana secara cepat dan terpadu, sehingga memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana ke depan, (*)
