BANDAR LAMPUNG, Tarakan Indonesia.Com – Hasil penelusuran jurnalis menemukan adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan penampungan dan distribusi ilegal bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di kawasan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Campang Raya, Kota Bandar Lampung, yang kini menjadi sorotan publik.
Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, muncul dugaan keterlibatan dua oknum anggota Marinir berinisial E dan T dalam aktivitas bongkar muat, penampungan, serta pengangkutan solar subsidi di lokasi tersebut. Menurut temuan yang diperoleh, oknum berinisial E diduga bertugas menjaga sekaligus mengawasi jalannya kegiatan bongkar muat, sedangkan oknum berinisial T diduga berperan menampung dan mengangkut muatan yang diduga berisi solar subsidi. Kamis (19/11/2026)
BBM bersubsidi merupakan barang yang penyaluran, pengawasan, dan peruntukannya sudah diatur oleh pemerintah. Apabila benar terjadi penampungan dan pengangkutan solar subsidi di luar jalur resmi, aktivitas tersebut patut ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dokumentasi video yang diperoleh jurnalis dalam penelusuran ini menampilkan sejumlah jeriken berisi cairan yang diduga adalah solar, kendaraan truk, serta aktivitas pemindahan wadah di suatu lokasi. Materi tersebut dapat dijadikan bahan awal bagi aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan langsung di lapangan.
Muncul sejumlah pertanyaan publik yang perlu dijawab: dari mana asal muatan BBM tersebut, siapa pemiliknya, apakah didapatkan dari jalur distribusi resmi, serta untuk tujuan apa solar subsidi itu ditampung dan diangkut.
Apabila benar ada personel Marinir berinisial E dan T yang disebut-sebut terlibat, masyarakat berharap dilakukan pemeriksaan internal guna memastikan apakah aktivitas itu murni urusan pribadi atau ada keterlibatan pihak lain. Publik menuntut POM TNI AL, kepolisian, Pertamina, dan instansi terkait menelusuri sumber BBM, kelengkapan dokumen pengangkutan, pihak pemasok, serta tujuan distribusinya.
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
2. Pasal-pasal dalam UU Migas yang mengatur pengawasan pengangkutan, perdagangan, penyediaan, dan pendistribusian BBM.
3. Peraturan Pemerintah dan peraturan turunan lainnya terkait pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Jika hasil pemeriksaan nantinya membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana, maka pihak yang terbukti bertanggung jawab wajib diproses sesuai hukum yang berlaku.
Hingga hasil penelusuran ini dipublikasikan, semua informasi yang diperoleh masih bersifat dugaan dan belum terkonfirmasi secara resmi. Jurnalis membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab dan klarifikasi dari pihak yang disebut, kesatuan Marinir terkait, POM TNI AL, Pertamina, serta aparat penegak hukum.
Masyarakat berharap aparat tidak hanya mengecek aktivitas di lokasi, tetapi juga menelusuri alur asal muatan, jalur distribusi, jaringan pemasok, serta pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut. ( Kardo )


.png)










