Bangkok, Tarakan Indonesia.Com – Gempa politik mengguncang Thailand setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari tugasnya pada Selasa, 1 Juli 2025. Keputusan ini menandai babak baru dalam krisis politik yang telah mengguncang negara tersebut, bermula dari bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan Hun Sen, mantan Perdana Menteri Kamboja. Petisi pemakzulan, diajukan oleh 36 anggota Senat, menuduh Paetongtarn melanggar etika politik dan konstitusi karena isi percakapan tersebut.Rabu, (2/7/2025)
Mahkamah Konstitusi, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Reuters, menyatakan: “Pengadilan telah mempertimbangkan petisi, dan dengan suara bulat menerima kasus ini untuk dipertimbangkan.” Keputusan ini diambil setelah sidang pleno yang membahas bukti-bukti yang diajukan. Penangguhan ini bersifat sementara, berlaku selama proses hukum berlangsung.
Isi percakapan telepon yang bocor tersebut menjadi pusat kontroversi. Pernyataan Paetongtarn yang dianggap terlalu bersahabat dengan Hun Sen, dikombinasikan dengan kritiknya terhadap militer Thailand, telah memicu kemarahan di kalangan oposisi. Penggunaan istilah personal seperti “uncle” kepada Hun Sen juga dianggap tidak pantas dan berpotensi membahayakan kepentingan nasional oleh banyak pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Krisis ini telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik Thailand. Koalisi pemerintahan yang dipimpin Paetongtarn kini berada di ambang kehancuran. Satu partai kunci telah menarik dukungannya, dan ancaman mosi tidak percaya di parlemen semakin nyata. Gelombang protes telah meletus di berbagai kota besar, dengan masyarakat sipil dan kelompok oposisi mendesak Paetongtarn untuk mundur. Suasana tegang menyelimuti Bangkok dan kota-kota lainnya, dengan potensi eskalasi konflik yang menjadi kekhawatiran utama.
Sebagai langkah darurat, Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit ditunjuk sebagai penjabat Perdana Menteri. Paetongtarn diberikan waktu 15 hari untuk memberikan tanggapan tertulis atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Keputusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan menentukan masa depan politik Paetongtarn dan masa depan pemerintahannya. Krisis ini menimbulkan ketidakpastian yang besar, tidak hanya bagi politik Thailand, tetapi juga bagi perekonomian dan stabilitas sosial negara tersebut. Dunia internasional pun mengamati dengan seksama perkembangan situasi politik yang bergejolak di Thailand.
Penulis : Aan
Editor : Syam
