LAMPUNG BARAT, Tarakan Indonesia.Com – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan kegiatan kaji tiru Mal Pelayanan Publik (MPP) ke Kabupaten Badung, Bali, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi di daerah.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Pirwan, SE., MM, dan diikuti oleh 78 personil lainnya dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari kepala bagian, sekretaris, kepala bidang, kasubbag, hingga staf teknis dari sejumlah instansi yang ada wilayah bumi Beguai Jejama Sai Betik, Kamis, (16/10/25).
Selaku pimpinan rombongan, Pirwan menyampaikan bahwa kaji tiru ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyerap praktik-praktik terbaik dari penyelenggaraan MPP di Kabupaten Badung, yang telah diakui secara nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kaji tiru Mal Pelayanan Publik (MPP) di Badung, Bali, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mempelajari dan mengadopsi praktik-praktik baik dalam penyelenggaraan MPP. Badung telah meraih penghargaan sebagai pelayanan publik prima terbaik seluruh Indonesia dari Kementerian PANRB,” ujar Pirwan.
“Kami berharap, melalui kaji tiru ini, kualitas pelayanan publik di Lampung Barat dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses berbagai layanan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung memaparkan tahapan pembentukan MPP secara menyeluruh, mulai dari koordinasi pelayanan antara instansi pusat dan daerah, serta sinergi dengan BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Selain itu, dijelaskan pula mengenai pengaturan kelembagaan, mekanisme kerja antar instansi, penyusunan bisnis proses, penyiapan sarana prasarana, pengelolaan SDM pelayanan, hingga sistem informasi pelayanan yang terintegrasi.
Strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung juga turut dibahas, termasuk pendekatan pelayanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menyampaikan bahwa keberhasilan MPP Badung tidak terlepas dari tiga hal utama: komitmen, kerja sama, dan integrasi.
“Kunci penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik adalah komitmen. Komitmen dari setiap elemen yang terlibat, khususnya kepala daerah, sangat menentukan. Kerja sama yang solid antar instansi pemberi layanan menciptakan citra positif bagi pemerintah,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa integrasi antar OPD, baik di lingkup pemerintah daerah, instansi pusat, maupun BUMN dan swasta, menjadi kekuatan utama MPP. Mulai dari sistem antrean hingga pertukaran data persyaratan layanan, semua dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat.
Dalam hal kinerja, MPP Badung menekankan pentingnya kecepatan, kesesuaian dengan standar pelayanan, serta profesionalisme dan keramahan petugas dalam melayani.
Dengan terlaksananya kaji tiru ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran tersebut dalam membentuk MPP yang andal dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat, sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
