Pesisir Barat, Tarakan Indonesia.Com Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., menggelar Apel Pemeriksaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemkab PPesisir Barat. Kegiatan tersebut bberlangsung di Halaman Parkir Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Senin (02/02/2026).
Apel Pemeriksaan Kendaraan Dinas ini merupakan langkah Strategis Pemkab Pesisir Barat dalam menertibkan Penggunaan Kendaraan milik Pemerintah Daerah sekaligus memastikan seluruh Aset Daerah dikelola secara Tertib dan sesuai ketentuan Administrasi.
Turut hadir mendampingi Sekda Pesisir Barat, Asisten Bidang Administrasi Umum Armen Qodar, S.P., M.M., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Henny Yulistiani, M.M., Inspektur Unzir, S.P., Kepala BPKAD Mizar Dianto, M.P., Kepala Dinas Perhubungan Ariswandi, S.Sos., M.P., Kasat Pol PP Cahyadi Muis, S.IP., serta Plt Kepala BPBD Robi Arpan, S.H., M.M.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Sekda Tedi Zadmiko menegaskan bahwa Kendaraan Dinas merupakan Aset Negara yang harus di Jaga, di Rawat, dan digunakan secara Bertanggung Jawab oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
“Pemkab Pesisir Barat berkomitmen menegakkan ketertiban Administrasi Aset Daerah. Kendaraan Dinas yang belum memenuhi kelengkapan Administrasi, seperti menunggak Pajak Kendaraan Bermotor, akan ditahan sementara oleh tim Pemeriksa hingga kewajiban Administrasi dipenuhi,” tegas Sekda.
Pada apel pemeriksaan hari ini, Pemkab Pesisir Barat memfokuskan pemeriksaan terhadap seluruh Kendaraan Dinas yang berada di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, pemeriksaan lanjutan akan dilaksanakan pada hari berikutnya untuk Kendaraan Dinas yang berada di tingkat Kecamatan dan Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Barat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap dapat meningkatkan Disiplin, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Daerah, sekaligus menumbuhkan Kesadaran seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih Bertanggung Jawab dalam menggunakan Fasilitas milik Negara..( lian )
(Sekda Tedi Zadmiko,S.KM,S.H,M.M Pimpin Langsung Apel Kendaraan Dinas Pemkab Pesisir Barat.)
Pesisir Barat, Tarakan Indonesia.Com Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., menggelar Apel Pemeriksaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemkab Pesisir Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Parkir Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Senin (02/02/2026).
Apel Pemeriksaan Kendaraan Dinas ini merupakan langkah Strategis Pemkab Pesisir Barat dalam menertibkan Penggunaan Kendaraan milik Pemerintah Daerah sekaligus memastikan seluruh Aset Daerah dikelola secara Tertib dan sesuai ketentuan Administrasi.
Turut hadir mendampingi Sekda Pesisir Barat, Asisten Bidang Administrasi Umum Armen Qodar, S.P., M.M., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Henny Yulistiani, M.M., Inspektur Unzir, S.P., Kepala BPKAD Mizar Dianto, M.P., Kepala Dinas Perhubungan Ariswandi, S.Sos., M.P., Kasat Pol PP Cahyadi Muis, S.IP., serta Plt Kepala BPBD Robi Arpan, S.H., M.M.
Dalam arahannya, Sekda Tedi Zadmiko menegaskan bahwa Kendaraan Dinas merupakan Aset Negara yang harus di Jaga, di Rawat, dan digunakan secara Bertanggung Jawab oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
“Pemkab Pesisir Barat berkomitmen menegakkan ketertiban Administrasi Aset Daerah. Kendaraan Dinas yang belum memenuhi kelengkapan Administrasi, seperti menunggak Pajak Kendaraan Bermotor, akan ditahan sementara oleh tim Pemeriksa hingga kewajiban Administrasi dipenuhi,” tegas Sekda.
Pada apel pemeriksaan hari ini, Pemkab Pesisir Barat memfokuskan pemeriksaan terhadap seluruh Kendaraan Dinas yang berada di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, pemeriksaan lanjutan akan dilaksanakan pada hari berikutnya untuk Kendaraan Dinas yang berada di tingkat Kecamatan dan Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Barat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap dapat meningkatkan Disiplin, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Daerah, sekaligus menumbuhkan Kesadaran seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih Bertanggung Jawab dalam menggunakan Fasilitas milik Negara..( lian )
