Dugaan Agenda Politik Besar: Jokowi Respons Isu Ijazah Palsu dan Ancaman Pemakzulan Gibran

- Jurnalis

Senin, 14 Juli 2025 - 07:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Solo, Tarakan Indonesia.Com. – Mantan Presiden RI Joko Widodo menduga kuat adanya agenda politik besar di balik kemunculan kembali isu ijazah palsu yang menyeret namanya, dan wacana pemakzulan terhadap putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di Solo, Senin (14/7), menanggapi sorotan publik terhadap kedua isu yang kembali ramai diperbincangkan.

“Saya merasa ada agenda politik besar di balik isu-isu ini, ijazah palsu dan isu pemakzulan,” ujar Jokowi kepada wartawan.

Jokowi menilai kedua isu yang menyasar dirinya dan Gibran tidak muncul secara kebetulan, melainkan saling berkaitan sebagai bagian dari manuver politik untuk menjatuhkan nama baik dan pengaruh politik keluarganya.

Isu dugaan ijazah palsu Jokowi sebelumnya telah dibantah Universitas Gadah Mada (UGM), namun kembali mencuat setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mengklaim menemukan bukti baru. Bersamaan dengan itu, muncul wacana pemakzulan terhadap Gibran, dengan alasan pencalonannya pada Pilpres 2024 dinilai bermasalah secara etik dan konstitusional.

Jokowi menyatakan keterbukaannya terhadap kritik, namun menegaskan bahwa fitnah dan tuduhan tak berdasar merusak demokrasi. “Kalau menyudutkan tanpa dasar, menyerang pribadi dan keluarga, ini bukan sekadar kritik. Masyarakat bisa menilai, ini ada motif politik besar,” tegasnya.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Mengutus Airlangga ke AS untuk Negosiasi Tarif, Trump Tetap Bersikukuh  

Wacana pemakzulan Gibran saat ini dibahas sejumlah anggota parlemen dan kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan keabsahan proses pencalonannya sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan Gibran maju dinilai kontroversial, mengingat hubungan keluarganya dengan Ketua MK saat itu.

Meskipun demikian, Jokowi memilih untuk tidak menanggapi secara substantif dan menyerahkan seluruh proses kepada mekanisme hukum dan pengawasan publik.

Penulis : Aan

Editor : Syam

Sumber Berita: DetikNews, Tempo, CNN, Kompas.

Follow WhatsApp Channel tarakanindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mahasiswa Akuntansi Universitas Malahayati Perdalam Sustainability Accounting di UPN Veteran Yogyakarta
Muharram dan Spirit Pengabdian Perempuan Muslimat NU
PDM Tulang Bawang Barat hadiri Pengajian Ramadan 1447 H PP Muhammadiyah di UMY
Tok! MK Putuskan Sengketa Pers Tak Bisa Langsung Dipidana, Wajib Lewat Dewan Pers
Mayor (Purn) Slamet Eko Resmi Nakhodai DPD Propas Indonesia DIY  
Jejak Panjang Brigjen Pol Hengki Haryadi, Perwira Reserse yang Kini Menjadi Wakapolda Riau
Lebih Tua Tapi Rambut Hitam Semua!” – Xanana Gusmao Spontan Usap Kepala Sultan HB X
Parosil Mabsus Ajak Warga Dukung dan Kawal Program Makan Bergizi Gratis.
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 16:06 WIB

Mahasiswa Akuntansi Universitas Malahayati Perdalam Sustainability Accounting di UPN Veteran Yogyakarta

Minggu, 28 Juni 2026 - 00:09 WIB

Muharram dan Spirit Pengabdian Perempuan Muslimat NU

Sabtu, 21 Februari 2026 - 17:00 WIB

PDM Tulang Bawang Barat hadiri Pengajian Ramadan 1447 H PP Muhammadiyah di UMY

Selasa, 20 Januari 2026 - 16:52 WIB

Tok! MK Putuskan Sengketa Pers Tak Bisa Langsung Dipidana, Wajib Lewat Dewan Pers

Sabtu, 10 Januari 2026 - 18:23 WIB

Mayor (Purn) Slamet Eko Resmi Nakhodai DPD Propas Indonesia DIY  

Berita Terbaru