Lampung Barat, Tarakan Indonesia.Com – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengajukan permohonan secara langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk ikut ambil bagian dalam penanganan ruas jalan yang terdampak longsor di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong.
Permintaan itu disampaikan dalam audiensi bersama Anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri dan sejumlah kepala balai kementerian, yang digelar di Lamban Sabah, Jalan Padat Karya, Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada Jumat (29/8/2025).
Acara tersebut dihadiri para mitra kerja strategis pemerintah pusat, antara lain Kepala Balai Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Lampung, hingga Kepala BMKG dan Basarnas Daerah Lampung. Dari Pemkab Lampung Barat, hadir juga Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Perhubungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu forum tersebut melibatkan delapan kabupaten/kota Dapil I DPR RI Komisi V, di antaranya Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Barat.
Dalam forum itu, Bupati Parosil menegaskan pentingnya pertemuan lintas lembaga seperti ini sebagai ruang menyelaraskan program pusat dan daerah, terlebih dalam konteks pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
“Pertemuan-pertemuan seperti ini sangat penting untuk menyosialisasikan program-program yang menjadi visi-misi kepala daerah, gubernur, bahkan presiden. Saya yakin kita semua memiliki semangat yang sama: mewujudkan Asta Cita Presiden dan menjalankan amanat pembangunan untuk rakyat,” ungkap Parosil.
Ia menyampaikan bahwa Lampung Barat merupakan daerah yang rawan bencana, terutama tanah longsor. Hal ini diperparah dengan kondisi geografis yang berada di kawasan perbukitan, serta seringnya curah hujan tinggi.
“Lampung Barat ini langganan longsor, apalagi di daerah seperti Pekon Mutar Alam. Saya sangat mengapresiasi pihak Kementerian yang telah menangani beberapa ruas jalan nasional yang terdampak longsor, namun masih banyak yang belum tersentuh,” ujarnya.
Parosil mencontohkan kasus jalan longsor di Mutar Alam yang dinilainya sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengeluhkan sikap Kementerian PUPR yang dinilai lepas tangan dalam menangani kerusakan yang dampaknya berasal dari infrastruktur nasional.
“Kami sudah ajukan permohonan penanganan ke Kementerian PUPR, tapi seolah lepas tangan. Padahal jelas, longsor terjadi akibat limpahan air dari saluran ruas jalan nasional, yang menghantam jalan kabupaten. Kalau kita bicara soal tanggung jawab, ini bukan hanya daerah. Ini bencana yang berdampak lintas kewenangan,” tegasnya.
“Dari hitung-hitungan kami bersama Dinas PUPR dan Bappeda, nilai kebutuhan anggarannya di atas 10 miliar rupiah. APBD kami tidak akan cukup. Maka kami harap kementerian hadir, menunjukkan rasa tanggung jawab, dan membantu menyelesaikan masalah ini.”
Bupati Parosil juga mengajak semua pihak, termasuk anggota DPR RI Mukhlis Basri dan para kepala balai yang hadir, untuk menjadikan forum seperti ini sebagai langkah awal membangun sinergi pusat dan daerah secara berkelanjutan.
“Saya minta ini bukan sekadar seremoni. Harus ada tindak lanjut konkret. Jangan sampai kepala OPD hanya datang ke kementerian, proposal diterima, tapi tak pernah ditindaklanjuti. Di forum ini, kita bisa verifikasi langsung, kita bisa dengar langsung, dan kita bisa bersinergi,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memastikan kebutuhan infrastruktur yang mendesak bisa masuk dalam program nasional.
“Semua kepala daerah tentu punya visi membangun daerahnya masing-masing. Tapi hari ini kita menghadapi tantangan serius: adanya pemotongan transfer daerah untuk 2025/2026. Ini tentu menyulitkan realisasi janji-janji pembangunan kalau tidak ada sinergi antara pusat dan daerah,” kata Mukhlis.
Ia menyoroti bahwa daerah pemilihannya, termasuk Lampung Barat, adalah wilayah rawan bencana yang harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.
“Dapil I Lampung ini langganan bencana: mulai dari longsor, banjir, abrasi, sampai potensi gempa karena dilalui Sesar Semangko. Maka sudah seharusnya pemerintah pusat tidak tutup mata. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus ada koordinasi yang kuat,” tegas Mukhlis.
Mukhlis juga menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar ajang formalitas, melainkan forum strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah secara langsung ke kementerian melalui para kepala balai.
“Saya sengaja mengundang kepala daerah untuk bertemu langsung dengan para kepala balai, supaya program-program prioritas bisa diserap dan dianggarkan. Ini bentuk sinergi nyata. Dan saya pastikan akan mengawal aspirasi dari Lampung Barat, khususnya terkait jalan longsor di Mutar Alam, agar menjadi perhatian serius dari Kementerian PUPR,” ujarnya. (*)
Editor : Aan
