BANDUNG, Tarakan Indonesia.Com. – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia sebagai tantangan serius dalam sistem pembiayaan pendidikan nasional. Hal ini disampaikan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).
Sri Mulyani mempertanyakan apakah semua biaya pendidikan harus ditanggung negara atau masyarakat dapat berperan. Ia menyoroti bahwa meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% dari total belanja negara (sekitar Rp724,3 triliun), kesejahteraan tenaga pendidik belum memadai.
Alokasi anggaran mencakup KIP Kuliah, BOS, BOPTN, beasiswa LPDP, digitalisasi sekolah, dan makan bergizi gratis. Dana Abadi Pendidikan juga telah dibentuk sejak 2009 untuk keberlanjutan pembiayaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sri Mulyani menekankan perlunya diskusi terbuka tentang model pembiayaan pendidikan di masa depan, termasuk peran non-negara. Ia mempertanyakan keberlanjutan jika semua biaya ditanggung negara.
Pernyataan ini membuka diskusi tentang pembenahan sistemik tata kelola anggaran pendidikan agar kesejahteraan guru dan dosen lebih terjamin, tanpa bergantung pada APBN. ( DN)
