Yogyakarta, Tatakan Indonesia – Isu penugasan khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua oleh Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Menanggapi hal ini, Gibran memberikan pernyataan yang terkesan ambigu saat ditemui di Yogyakarta, Selasa (8/7) malam. Ia membantah adanya penugasan khusus, namun mengakui keterlibatan aktifnya dalam penanganan masalah di Papua.
“Wapres udah sering kok ke Papua,” kata Gibran kepada wartawan di Alun-alun Kidul. “Tugas Wapres itu memang begitu, bukan hal baru.” Pernyataannya terkesan membatasi ruang interpretasi terkait isu penugasan khusus yang dilontarkan sebelumnya oleh Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra.
Yusril, dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, menyebutkan kemungkinan adanya penugasan formal pertama dari Presiden kepada Wapres untuk menangani masalah Papua secara langsung, bahkan dengan rencana pembentukan kantor Wapres di Papua. Pernyataan Yusril ini memicu spekulasi luas di publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumber-sumber internal pemerintahan yang enggan disebutkan namanya, menambahkan bahwa wacana penugasan Gibran ke Papua memang sedang dibahas, namun masih dalam tahap perumusan dan belum final. Mereka menjelaskan bahwa penugasan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menyelesaikan masalah HAM di Papua, dengan pendekatan yang lebih langsung dan terintegrasi.
Namun, Gibran sendiri tampaknya ingin menekankan kontinuitas peran Wapres dalam penanganan masalah Papua, bukan sebuah penugasan baru yang bersifat revolusioner. Ia menghindari konfirmasi eksplisit terkait rencana pembentukan kantor Wapres di Papua atau detail penugasan lainnya.
Ketidakjelasan pernyataan Gibran ini justru semakin memicu berbagai interpretasi. Beberapa pengamat politik menilai bahwa pernyataan Gibran merupakan strategi komunikasi politik untuk meredam spekulasi yang berkembang. Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa pendekatan yang lebih hati-hati ini diperlukan untuk menghindari potensi gesekan politik.
Ketiadaan Keppres atau instruksi resmi hingga saat ini semakin memperkuat ambiguitas situasi. Wacana penugasan Gibran ke Papua, apapun bentuk akhirnya, menunjukkan potensi perubahan signifikan dalam strategi pemerintah dalam menangani permasalahan kompleks di Papua, (DN)
Penulis : DN
Editor : Aan
