Jakarta, Tarakan Indonesia.com. – Nama Ade Armando kembali menjadi sorotan publik, bukan karena kontroversi yang kerap menyertainya, melainkan karena penunjukannya sebagai Komisaris di PLN Nusantara Power (PLN NP), anak perusahaan PT PLN (Persero). Pengumuman resmi ini disampaikan Ade sendiri pada Jumat, 4 Juli 2025, menyusul serah terima jabatan yang berlangsung pada Kamis, 3 Juli 2025. Keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN NP tanggal 1 Juli 2025.
Perjalanan Ade Armando menuju kursi komisaris ini cukup menarik. Dikenal sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, ia kemudian beralih ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Selama berkiprah di PSI, Ade aktif menyuarakan berbagai isu sosial dan politik, seringkali dengan gaya yang provokatif dan tak jarang menuai kontroversi. Kini, ia beralih ke ranah bisnis, menduduki posisi strategis di salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia.
Penunjukan Ade Armando sebagai komisaris PLN NP tak pelak menimbulkan beragam reaksi. Di satu sisi, ada yang menilai penunjukan ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Ade di bidang sosial dan politik, serta potensi keahliannya dalam manajemen dan komunikasi. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan transparansi dan kriteria penilaian dalam proses seleksi. Kritik tertuju pada potensi konflik kepentingan dan kekurangan keahlian di bidang energi yang menjadi core bisnis PLN NP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga saat ini, baik PLN maupun Kementerian BUMN belum merilis secara resmi susunan lengkap dewan komisaris PLN NP yang baru. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat pertanyaan publik mengenai proses pengangkatan dan kriteria yang digunakan. Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan pejabat BUMN menjadi sangat penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Langkah ini juga akan mengurangi potensi persepsi negatif terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Kisah Ade Armando ini menjadi kasus studi yang menarik untuk memperhatikan dinamika politik, bisnis, dan transparansi di Indonesia, (DN)
Penulis : DN
Editor : Aan
Sumber Berita: Kompas
