Skandal PT. SGC: Jeritan Rakyat Lampung Menuntut Kejagung Bongkar Praktik Oligarki

- Jurnalis

Rabu, 25 Juni 2025 - 18:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Tarakan Indonesia.Com – Suasana tegang membalut Gedung Kejaksaan Agung RI. Riuh ratusan demonstran dari aliansi LSM AKAR Lampung, PEMATANK, dan KRAMAT menggema, menuntut pengusutan tuntas skandal PT. Sugar Group Companies (SGC). Bukan demonstrasi biasa, ini adalah puncak kemarahan atas dugaan pelanggaran hukum yang telah berlarut-larut.

Bendera putih-hitam-hijau berkibar gagah, spanduk protes terbentang, dan tumpukan dokumen investigasi diserahkan langsung kepada pejabat Jampidsus Kejagung. Rabu (25/6/2025)

“Ini Bukan Sekadar Dugaan, Ini Skandal Negara!”

ADVERTISEMENT

iklan

SCROLL TO RESUME CONTENT

Indra Mustain, Ketua DPP AKAR Lampung, dengan lantang menyatakan, “Jangan tutupi Zachop Richard! Jangan lindungi SGC! Ini bukan kasus biasa, ini skandal! Ini pidana murni yang harus dibuka ke publik. Negara tidak boleh kalah oleh oligarki!”

Ia menuding keterlibatan Richard dalam dugaan suap ke Mahkamah Agung, menyebutnya sebagai pencemaran peradilan oleh uang dan kekuasaan. Namun, ini hanya sebagian kecil dari skandal yang jauh lebih besar.

Indra melanjutkan, “Temuan kami sangat mengejutkan: pengemplangan pajak triliunan rupiah, penguasaan lahan melebihi HGU, pembakaran tebu yang mencemari lingkungan, dan penyerobotan tanah adat serta rawa gambut. Ini bukan perkara sepele, ini skandal negara yang harus diungkap tuntas!”

Baca Juga :  Wakil Bupati Azwar hadi hadiri Munas Aswakada di Yogyakarta

“Bukan Tanah Mati, Tapi Sejarah dan Leluhur Kami!”

Suaidi Romli dari PEMATANK menambahkan kepiluan masyarakat adat, “Ini bukan hanya perampasan, tapi pelecehan terhadap peradaban! Bukan tanah mati yang mereka rebut, tapi tanah ulayat kami, termasuk makam leluhur. SGC menguasai, negara diam. Ini ketidakadilan yang tak bisa kami terima!”

Sando dari KRAMAT menuding adanya keterkaitan SGC dengan kekuatan politik lokal, “Jangan sampai hukum kita dikalahkan oleh uang! Jangan biarkan oligarki mempermainkan undang-undang! Kami menuntut keadilan dan transparansi!”

Tiga pimpinan aliansi menyerahkan dokumen investigasi kepada Bambang, pejabat Jampidsus Kejagung. Bambang menerima dokumen tersebut dengan janji akan menindaklanjuti. Namun, keraguan masih membayangi. Indra menegaskan, “Kami sudah terlalu sering dijanjikan. Skandal PT. SGC harus dibongkar total! Jangan ada kompromi, jangan ada titipan!”

Baca Juga :  Borong Penghargaan Bergengsi Di Ajang Awarding Day: Apresiasi Kreasi Polri untuk Masyarakat, Polda Kalbar Unjuk Gigi di Tingkat Nasional

“SGC Bukan Hanya Aktor Ekonomi, Tapi Juga Politik!”

Sapriansyah, aktivis Lampung, mengungkap akar permasalahan yang lebih dalam, “Konflik lahan ini berlangsung bertahun-tahun, dengan kekerasan dan kriminalisasi warga yang tak pernah menyentuh SGC. SGC bukan hanya aktor ekonomi, tapi juga politik. Mereka penyokong kekuasaan, makanya kasus selalu kandas. Kami menantang Kejagung untuk membuktikan hukum masih berpihak pada keadilan!”

Di Tulang Bawang, ribuan hektar lahan telah berubah menjadi ladang tebu. Ingatan akan pohon-pohon tua yang ditebang dan nisan leluhur yang hilang masih menghantui warga. Mereka berharap, suatu hari keadilan akan berpihak pada mereka.

Aksi diakhiri dengan tekad untuk melanjutkan demonstrasi di depan Istana Negara, “Kami akan lanjutkan orasi di depan Istana Negara agar Presiden Prabowo, sebagai macan Asia, menegakkan keadilan di Lampung!” seru Indra, disambut sorak ratusan massa. Kini, bola ada di tangan Kejagung: akan memilih keadilan atau tunduk pada oligarki? (Red)

Loading

Editor : Aan

Follow WhatsApp Channel tarakanindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Pesisir Barat Ikuti Rapat Sosialisasi Obligasi Dan Sukuk Daerah Perkuat Pembiayaan Pembangunan Fiskal Daerah
Beredar Video Sosok Mirip Arinal Djunaidi Kenakan Rompi Tahanan, Publik Menunggu Kepastian
Pemkab Pesibar Terima Penghargaan Menteri Hukum RI Pada Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan Se Lampung
Bahas Penguatan Fiskal Sekda Pesisir Barat Hadiri Rakor Kepala Daerah Se Lampung
Ombudsman Lampung: Pemotongan Tunjangan Profesi Guru XIV Tanpa Dasar Hukum Berpotensi Dugaan Korupsi
Tok! MK Putuskan Sengketa Pers Tak Bisa Langsung Dipidana, Wajib Lewat Dewan Pers
‎Miliki Kartu Kuning, Kuasa Hukum Terdakwa Vonis 18 Tahun Dianggap Berat 
REKONSTRUKSI DUGAAN KEKERASAN DIKSAR MAHEPEL FEB UNILA: Kuasa Hukum Dampingi Saksi Korban Peragakan 27 Adegan

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 07:40 WIB

Pemkab Pesisir Barat Ikuti Rapat Sosialisasi Obligasi Dan Sukuk Daerah Perkuat Pembiayaan Pembangunan Fiskal Daerah

Rabu, 29 April 2026 - 06:20 WIB

Beredar Video Sosok Mirip Arinal Djunaidi Kenakan Rompi Tahanan, Publik Menunggu Kepastian

Selasa, 10 Maret 2026 - 16:07 WIB

Pemkab Pesibar Terima Penghargaan Menteri Hukum RI Pada Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan Se Lampung

Senin, 9 Maret 2026 - 22:59 WIB

Bahas Penguatan Fiskal Sekda Pesisir Barat Hadiri Rakor Kepala Daerah Se Lampung

Selasa, 27 Januari 2026 - 17:32 WIB

Ombudsman Lampung: Pemotongan Tunjangan Profesi Guru XIV Tanpa Dasar Hukum Berpotensi Dugaan Korupsi

Berita Terbaru

Lampung Barat

Pemkab Lambar Nyatakan Dukungan Penuh Percepatan Digitalisasi Daerah.

Senin, 25 Mei 2026 - 14:36 WIB